Pidana mati dalam pandangan Islam

Oleh : Rani SP., SH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Hukuman mati selalu menjadi perdebatan menarik setiap kali terpidana mati dieksekusi. Misalnya, eksekusi mati bagi Sumiarsih dan anaknya Sugeng, pelaku pembunuhan Letkol Purwanto dan keluarganya pada tahun 1988, atau hukuman mati yang di jatuhkan kepada dukun palsu Usep yang membunuh 8 orang yang merupakan tamunya. Mengenai hukuman mati ini, banyak kalangan yang setuju, namun tidak sedikit yang menolak.
Kalangan organisasi non-pemerintah atau Komnas HAM meminta semua peraturan yang memuat hukuman mati tidak diberlakukan. Mereka menilai hukuman mati tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 28 I butir 1 UUD 1945 (Amandemen Kedua) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ini berarti seluruh produk hukum yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidana harus ditiadakan.
Di lain pihak banyak yang setuju atas penerapan hukuman mati. Sepanjang pidana mati masih dicantumkan dalam KUHP dan undangundang lainnya, maka pelaksanaan hukuman tersebut harus dilakukan dan tidak dapat dihindari. Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati. 1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wapres pasal 104); 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (pasal 111 ayat 2); 3. Pengkhiatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (pasal 124 ayat 3); 4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 124); 5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (pasal 140 ayat 3); 6. Pembunuhan berencana (pasal 340); 7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 365 ayat 4); 8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (pasal 444); 9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (pasal 149 K ayat 2 dan pasal 149 O ayat 2).

“ PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF SYARI’AT ISLAM “

Oleh: Goenawan Wanaradja, SH

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Hakim 1 adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena ia bertujuan menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh resiko karena di dunia ia akan behadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Jabatan tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan baik fisik maupun non fisik. Di samping itu, ada kode etik yang harus mendapatkan perhatian yang mendalam oleh para hakim yang meliputi dua aspek, yaitu aspek moral dan intelektual. Kedua aspek ini, lebih-lebih aspek moral, masih menjadi persoalan di hampir setiap pengadilan pada masa sekarang. Oleh karena itu Profesi Hakim ini mendapat perhatian khusus, tidak hanya dalam hukum positif saja, dalam hukum Islam pun mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits yang membahas tentang Profesi Hakim seperti di bawah ini.
“ Hendaklah engkau menghukum antara mereka menurut pengaturan yang diturunkan Alloh “ ( QS. Al-Maidah ayat 49 ).
“ Dan jika kamu menghukum antara manusia hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya “ ( QS. An-Nisaa ayat 58 ).
“ Bahwa Alloh adalah Hakim yang seadil-adilnya “ ( Q.S. At-Tin ayat 8 )

“ Dan jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil. Dan janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim sebagai umpan untuk - Menyuap Hakim - dengan maksud supaya kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui “ ( Q.S. Al-Baqoroh ayat 188 ).

“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MELAKUKAN KONSOLIDASI TANAH MENURUT UU NO.32 TAHUN 2004”

Oleh : Denden Imadudin Soleh,S.H.

I. LATARBELAKANG

 “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, adalah amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang perkotaan. Dua pesan kunci yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah negara menguasai berarti mengatur penggunaan, peruntukan dan alokasi lahan melalui perundang-undangan dan kebijakan tertulis lainnya. Dalam menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Melalui undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan (UUPA) sebagai landasan yuridis atau dasar hukumnya, untuk menindak lanjuti amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945. dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekeyaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ”

Asas-Asas Pemerintahan Dalam Islam

Oleh : Denden Imadudin Soleh,S.H.

I.   LATARBELAKANG

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi n egara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu  untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih baik bagi warga masyarakat maka pada tahun 1950 panitia de Monchy di Nederland telah membuat laporan tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestaur atau the general principles of good asministration)[1]. Jadi lahirnya istilah azaza-azas umum pemerintahan yang baik ini dapat ditunjuk secara tepat yaitu dari laporan penitia de Monchy. Istilah itu dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan atau tulisan-tulisan  Commissie de Monchy (1946-1950) untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap administrabele.[2]

Sistem hukum Portugal

Oleh : Denden Imadudin Soleh,.S.H.

I. Pendahuluan

Akibat dari pengaruh globalisasi dunia, dengan perkembangan pergaulan internasional yang pesat dan perkembangan teknologi informasi, maka kebutuhan untuk mengetahui hukum  dari sistem hukum lain di dunia internasional semakin terasa, sehingga akhir-akhir ini perkembangan pengetahuan tentang perbandingan hukum sangat cepat. Negara-negara di dunia mempunyai ketergantungan dan saling membutuhkan hubungan yang sangat erat Perkembangan hukum di masing-masing dalam wilayah yang berbeda sering menyebabkan berbeda pula hukumnya, meskipun diantara negara-negara tersebut mempunyai tradisi hukum yang sama, ,mempelajari sistem hukum dari negara lain diperlukan karena dengan mempelajari sistem hukum dar negara lain dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsanya termasuk dengan saling mengetahui hukumnya, sehingga kesalahpahaman dapat diminimalisir. Mempelajari sistem hukum dari negara lain juga mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional, antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional.. Seperti yang di ungkapkan (Rudolph von Jhering, dalam Konrad Zweigert, 1977: 13)[1]. Bahwa :

“Resepsi institusi hukum asing ke dalam hukum nasional bukanlah masalah apakah nasionalisme atau tidak, tetapi lebih merupakan masalah manfaat dan kebutuhan. Tidak ada orang yang keberatan untuk memagari halamannya setingi-tingginya jika semua cukup tersedia di pekarangan sendiri. Tetapi hanya orang bodoh yang menolak makan buah  apel, hanya karena buah apel tersebut tdak dipetik dari pohon yang terdapat  dalam pekarangannya sendiri”