Oleh: H. Adami Chazawi
(FH Universitas Brawijaya)
PK perkara pidana merupakan:
• upaya pengembalian keadilan& hak-hak terpidana yang telahdirampas negara secara tidak sah
• bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidna
• wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telahmerampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah
A. LANDASAN FILOSOFIS dan SEJARAH LEMBAGA PK PIDANA
Lembaga Peninjauan Kembali (disingkat PK) semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, merupakan azas/prinsip PK, diwujudkan dalam norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Dapat dicari pada dua landasan: filosofis dan sejarah lembaga PK.
1. Dasar Filosofi Lembaga PK
Substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah.
